WALHI Gelar Aksi Hari Keadilan Ekologis di Depan DPR RI

Sudah sepi · hari ke-22 · 9 sumber asli · 7 informasi baru

21 Sep 18.1522 Sep 22.00

Sekarang

Massa WALHI aksi di depan DPR RI Jakarta menuntut reforma agraria dan keadilan ekologis, digelar serentak di 26 cabang se-Indonesia.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Selasa, 22 Sep · 7 catatan

22.00Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI Nasional Dana Prima Tarigan: aksi Hari Keadilan Ekologis 2026 bertema "Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi" melibatkan nelayan, petani, masyarakat adat, perempuan, dan anak muda, menuntut DPR RI koreksi menyeluruh atas regulasi yang tak berpihak pada lingkungan dan masyarakat.JLonline ↗
22.00Peserta aksi dari Green Leadership Indonesia, Ulfatur Roziana, di depan Gedung DPR RI: kerusakan lingkungan sudah menyentuh kebutuhan dasar hidup sehari-hari -- termasuk akses air bersih dan udara -- dan generasi muda perlu mengupayakan keberlanjutan lingkungan sejak sekarang.JLonline ↗
10.59Direktur Eksekutif WALHI Nasional Boy Jerry Even Sembiring merinci delapan RUU/UU yang didesak WALHI: revisi total (bukan sekadar revisi) UU Kehutanan, RUU Pengaturan Reforma Agraria yang tetap berpegang pada mandat reforma agraria sejati, revisi RUU Pangan berorientasi hak petani/nelayan, RUU Keadilan Iklim, revisi UU Penanggulangan Bencana, penguatan RUU HAM, pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan RUU Daerah Kepulauan yang menjamin perlindungan pulau-pulau kecil dari ekspansi tambang.Kedai Pena ↗
01.45Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara, mengadukan konflik lahan di Banten Utara akibat status proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 dan mendorong DPR mengkaji ulang tata ruang Banten, menyebut warga kesulitan mempertahankan lahannya.CNN Indonesia ↗
01.45Hatta, warga Indramayu, mengadukan dampak PSN terhadap lahan garapan puluhan tahun milik sekitar 2.000 KK warga pesisir dari Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu.CNN Indonesia ↗
01.45Jan Torpa Saribu, warga Marunda Kepu Jakarta Utara, mengadukan penggusuran yang telah dilaporkannya ke Komnas HAM, LBHI, dan DPRD, dan meminta DPR RI turut memberi perhatian.CNN Indonesia ↗

+ 1 lagi

01.45Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie OFP memastikan aduan-aduan tersebut akan dibawa dalam rapat-rapat Komisi untuk meminta pemerintah menuntaskan persoalan warga di daerah masing-masing.CNN Indonesia ↗

Senin, 21 Sep · 7 catatan

Sumber asli, urut kedatangan

kantor berita — media lain mengutip dari sini

+ 4 sumber asli lagi

Sejak 22 Sep, 22.00, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

10 tautan pemberitaan · 7 menambah informasi ›

Demonstrasi

‹ kembali