RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan Desember 2026

Sudah sepi · hari ke-49 · 6 sumber asli · 5 informasi baru

26 Agu 17.365 Sep 17.28

Sekarang

Mantan pimpinan KPK Erry Riyana ingatkan RUU Perampasan Aset jangan diterapkan sembarangan tanpa bukti kuat, di RDPU Komisi III DPR (21/9).

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Senin, 21 Sep · 3 catatan

21.00Ketua Harian Tim Hukum Aliansi Masyarakat Jakarta (AMJ), Subadrian, dalam RDPU Komisi III DPR (21/9): RUU Perampasan Aset berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan melanggar equality before the law/due process jika dipakai menghabisi lawan politik, mencontohkan penyalahgunaan hukum di era Orde Baru; AMJ menyerahkan empat poin masukan agar RUU tak jadi alat kekuasaan.detikNews ↗
13.52Erry Riyana menilai penelusuran aset hasil korupsi melemah karena penegak hukum keliru memahami korupsi semata sebagai kerugian keuangan negara, padahal kerugian negara hanyalah ekses dari pengambilan keuntungan tidak sah pelaku -- kekeliruan ini menggeser fokus penegakan hukum dari mencari hasil kejahatan (proceeds of crime) menjadi sekadar menghitung besaran kerugian negara lewat auditor BPK/BPKP.detikNews ↗
11.39Mantan pimpinan KPK Erry Riyana mengingatkan agar perampasan aset tidak dilakukan sembarangan dan harus didukung bukti jelas dari hasil penelusuran dan pelacakan, disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR membahas RUU Perampasan Aset, Senin (21/9): "Jangan perampasan aset sembarangan, gitu aja, Pak. Jangan berlaku sama semua orang tanpa bukti yang jelas."detikNews ↗

Senin, 14 Sep · 1 catatan

13.42Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut ada usulan agar RUU Perampasan Aset mengatur perampasan aset hasil tindak pidana berbentuk sekolah, pesantren, atau rumah sakit tanpa menghilangkan fungsi sosialnya -- kepemilikan beralih ke negara, tetapi bangunan tetap dipakai untuk kepentingan masyarakat.ANTARA ↗

Rabu, 9 Sep · 1 catatan

16.30detikcom mengutip Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, yang menyatakan Polri mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset karena dinilai krusial memaksimalkan pemulihan kerugian negara sekaligus memberi efek jera bagi koruptor -- suara pertama dari unsur penegak hukum (bukan anggota DPR) pada isu ini. Kabag Ops Kortas Tipikor, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, menambahkan pihaknya masih menunggu hasil final pembahasan di DPR sebelum mengomentari detail teknis implementasi.detikNews ↗

Selasa, 8 Sep · 3 catatan

Senin, 7 Sep · 8 catatan

Sabtu, 5 Sep · 2 catatan

Jumat, 4 Sep · 1 catatan

15.54Mantan anggota Komisi III DPR (2009-2014) Didi Irawadi Syamsuddin, dalam program Arena Politik SindoNews TV (4 September), mengusulkan DPR berkeliling ke 5-10 kampus ternama di seluruh Indonesia mengadakan uji publik/diskursus atas draf RUU Perampasan Aset agar arah pembahasannya terlihat jelas -- menurutnya yang terpenting bukan cepat-lambatnya pengesahan, melainkan keterbukaan draf ke publik.SINDOnews ↗

Kamis, 3 Sep · 3 catatan

Rabu, 2 Sep · 1 catatan

07.00Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dipimpin Koordinator Supriyono alias Botok, memenuhi undangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk bersilaturahmi di kediamannya, Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa (1/9) malam -- AMPB menegaskan sebelumnya pertemuan itu bukan untuk membahas pencalonan presiden atau dukungan politik. Dedi Mulyadi memberi apresiasi atas aksi AMPB di Jakarta yang berjalan tertib dan mengusulkan agar audit investigatif oleh BPK/BPKP/inspektorat dilakukan lebih dulu untuk menemukan potensi kerugian negara sebelum proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dimulai; ia juga berharap RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember.Lampusatu.com ↗

Selasa, 1 Sep · 1 catatan

17.33Komisi III DPR memastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat Desember 2026, mencakup 13 jenis tindak pidana (di antaranya korupsi, narkotika, terorisme, perpajakan, dan perbankan); pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mengingatkan pentingnya pengawasan agar aturan itu tak disalahgunakan aparat untuk mengkriminalisasi atau memeras masyarakat.SINDOnews ↗

Kamis, 27 Agu · 8 catatan

Rabu, 26 Agu · 6 catatan

Sumber asli, urut kedatangan

26 Agu 17.36

ANTARA

kantor berita — media lain mengutip dari sini

+ 1 sumber asli lagi

Sejak 5 Sep, 17.28, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

38 tautan pemberitaan · 5 menambah informasi ›

Pernyataan

‹ kembali