Pungli Food Truck di Alun-Alun Kidul Yogyakarta Diusut, Keraton dan Polresta Buka Suara

Sudah sepi · hari ke-25 · 7 sumber asli · 7 informasi baru

19 Sep 06.4721 Sep 21.10

Sekarang

Gubernur DIY Sri Sultan HB X serahkan kasus dugaan pungli food truck Bolosego di Alkid ke polisi dan Pemkot Jogja untuk diusut; Dishub sebut itu pungli.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Senin, 21 Sep · 6 catatan

21.10Chusnunia (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI), merespons kasus Bolosego lewat ANTARA: pungli merusak ekosistem UMKM -- data Kementerian UMKM yang ia kutip menyebut ~57 juta pelaku UMKM menyumbang 60,5 persen PDB, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan 15,7 persen ekspor nasional; ia menyebut kasus ini kini ditangani Polresta.ANTARA ↗
19.36Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah menertibkan pungutan liar terhadap pelaku UMKM khususnya di daerah wisata, merespons viralnya kasus Bolosego -- menyebut kasus itu jadi pelajaran bahwa pelaku usaha yang sudah menempuh jalur legal pun belum tentu bebas pungli, dan mempertanyakan bagaimana daerah lain yang kurang mendapat perhatian publik.FPKB DPR RI ↗
14.53Sri Sultan Hamengkubuwono X secara langsung mempertanyakan kewenangan juru parkir menentukan pungutan terhadap pelaku usaha di kawasan Alkid -- "memangnya tukang parkir punya hak untuk menentukan" -- dan menyatakan khawatir pungutan itu ilegal.tvOnenews.com ↗
14.53Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyebut besaran retribusi parkir dan wilayah yang boleh dijadikan lahan parkir di kawasan Alkid sudah diatur pemerintah kota, dan menyerukan semua pihak menaati aturan tersebut agar praktik pungli tak terulang.tvOnenews.com ↗
14.01Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan penanganan dugaan pungli food truck Bolosego di Alun-alun Kidul ke pihak kepolisian dan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta menyoroti rating Google restoran yang anjlok akibat insiden itu, seraya berharap pungli tak terulang.detikcom ↗
12.39Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo angkat bicara: meminta praktik pungli dan premanisme tak terjadi di Yogyakarta, menyebut Pemkot telah punya aturan tarif/juru parkir resmi di bawah Dishub serta tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sejak 2025, dan membuka kanal pengaduan lewat open house Rabu maupun Jogja Smart Service (JSS).Kabar Terdepan ↗

Minggu, 20 Sep · 2 catatan

Sabtu, 19 Sep · 3 catatan

Sumber asli, urut kedatangan

19 Sep 06.47

Harian Jogja

kemiripan kata — kemungkinan satu naskah yang beredar

+ 2 sumber asli lagi

kantor berita — media lain mengutip dari sini

menambah

Sejak 21 Sep, 21.10, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

9 tautan pemberitaan · 7 menambah informasi ›

Pernyataan

‹ kembali