Memuat catatan…

‹ kembali

Buruh KSPSI DIY Geruduk Kantor Gubernur DIY, Desak Sultan Berpihak pada Pekerja

Sudah sepi · hari ke-27 · 6 sumber asli · 5 informasi baru

17 Sep 13.4218 Sep 09.41

Sekarang

Buruh (KSPSI DIY, MPBI) aksi di Kantor Gubernur DIY, tuntut pesangon, hapus outsourcing, tolak RUU baru dinilai copy-paste Omnibus Law.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Jumat, 18 Sep · 2 catatan

09.41Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan (Sorot.co, audiensi dengan Pemerintah DIY, 17/9): pihaknya meminta formula penetapan upah minimum diatur langsung dalam undang-undang -- bukan lewat Peraturan Pemerintah -- dengan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan tiap bulan selama sembilan bulan sebagai dasar utama, serta mendesak penghapusan outsourcing dan skema jaminan pesangon yang didukung negara.Sorot.co ↗
09.41Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Ariyanto Wibowo, merespons audiensi MPBI (Sorot.co, 17/9): masukan buruh akan diteruskan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI, tapi Pemda DIY punya keterbatasan kewenangan karena banyak kebijakan ditetapkan pemerintah pusat -- Disnaker DIY memastikan akan terus mengawal penyelesaian isu perlindungan dan kesejahteraan pekerja di daerah.Sorot.co ↗

Kamis, 17 Sep · 6 catatan›

20.54Radar Purworejo (17/9, mengutip Koordinator MPBI DIY Kinardi/Kirnadi): dari tiga tuntutan yang sebelumnya diajukan ke manajemen PT Taru Martani, dua sudah direalisasikan -- mempekerjakan kembali dua pekerja yang sempat dinonaktifkan dan membantu pemungutan iuran -- sementara tuntutan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan itu belum terselesaikan.Radar Purworejo ↗
16.42Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Irsad Ade Irawan, dalam aksi yang sama di depan Kantor Gubernur DIY (17/9): menolak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kerja yang baru, menilai sejumlah ketentuannya masih 'copy paste' dari UU Cipta Kerja/Omnibus Law yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi -- menyebut buruh telah dua tahun menyampaikan keberatan itu lewat jalur demokratis, termasuk ke MK dan DPR.Kabar Terdepan ↗
15.33Puluhan buruh mendatangi Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), menuntut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menunjukkan keberpihakan nyata terhadap perlindungan pekerja: jaminan pesangon, pembatasan pekerja kontrak, penghapusan outsourcing, dan kepastian jaminan sosial.SuaraJogja.id ↗
15.33Massa juga mendesak Pemda DIY menerapkan struktur dan skala upah di BUMD PT Taru Martani; Ketua DPD KSPSI DIY, Kirnadi, menyatakan ribuan pekerja Yogyakarta menghadapi PHK tanpa kepastian pesangon dan sebagian belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan, dan meminta jaminan pesangon diperkuat dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas.SuaraJogja.id ↗
13.42Ketua DPD KSPSI DIY, Kirnadi (Krjogja.com, 17/9): draf aturan ketenagakerjaan yang baru soal PHK, upah minimum, outsourcing, dan kontrak kerja dinilai tidak lebih baik -- "sama buruknya" dengan UU Cipta Kerja, meski buruh sudah menempuh berbagai cara demokratis sekitar dua tahun, termasuk mendatangi Mahkamah Konstitusi dan DPR.Krjogja.com ↗
13.42Kirnadi (Krjogja.com, 17/9): masa kontrak pekerja saat ini dinilai bisa berlangsung lebih dari empat tahun, sementara serikat buruh menginginkan masa kontrak maksimal satu tahun; ia juga meminta formula penetapan upah minimum diatur tegas dalam undang-undang, termasuk survei kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan tiap bulan selama 12 bulan sebagai dasarnya -- bukan diserahkan sepenuhnya pada peraturan pemerintah yang bisa berubah tiap tahun.Krjogja.com ↗

Sumber asli, urut kedatangan

jogja.disway.id

Radar Purworejo

+ 1 sumber asli lagi

Sejak 18 Sep, 09.41, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

6 tautan pemberitaan · 5 menambah informasi ›

Demonstrasi