Memuat catatan…

‹ kembali

KPAI kecam eksploitasi anak dalam aksi 27 Agustus

Sudah sepi · hari ke-47 · 7 sumber asli · 7 informasi baru

28 Agu 12.4711 Sep 11.31

Sekarang

3 tersangka rekrut 83 anak (Rp40-55rb/anak) ikut rusuh 27 Ags, pola berulang. Program bela negara Kemhan (121 peserta) tuai pro-kontra: Pramono dukung, Amnesty sebut langgar HAM.

Keterangan berbeda

Gubernur DKI Pramono Anung vs Amnesty International Indonesia

“Pramono menyebut program bela negara di barak 'baik' untuk menumbuhkan cinta tanah air pelajar; Amnesty International Indonesia menyebutnya represif, sarat intimidasi/pemaksaan, dan pelanggaran HAM yang harus dihentikan -- termasuk mengecam dukungan Pramono secara langsung.”

10 Sep, 17.16 · 1 sumber asli

Kami tidak menilai mana yang benar. Keduanya kami catat apa adanya.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Selasa, 15 Sep · 6 catatan

22.55Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana mendesak pemerintah menghentikan pengiriman anak-anak yang ditangkap dalam demo 27 Agustus ke program bela negara KKRI, menyebut penempatan anak di fasilitas militer berpotensi membentuk preseden berbahaya jika pemerintah tak menjelaskan dasar hukumnya.Suara.com ↗
22.55Arif: YLBHI menemukan ada anak yang ditangkap SEBELUM terlibat demonstrasi (disebutnya "preventive strike") lalu dipaksa ikut program bela negara -- ia menilai ini menegaskan bahwa aparat berupaya membentuk stigma bahwa demonstrasi bukan aktivitas yang mencerminkan nilai nasionalisme.Suara.com ↗
22.55Arif: UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal mekanisme yang membolehkan proses hukum anak digantikan begitu saja dengan pengiriman ke program bela negara, sekalipun anak berstatus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); ia juga menilai persetujuan orang tua tidak otomatis sah sebagai pembenaran karena relasi keluarga dengan polisi/sekolah/institusi pemerintah tidak setara.Suara.com ↗
22.55YLBHI mendesak Polda Metro Jaya membuka dasar hukum dan status penanganan tiap anak yang ditangkap dalam demo 27 Agustus, meminta anak-anak yang sempat mengikuti program bela negara dikembalikan ke orang tua tanpa konsekuensi hukum maupun akademik, dan meminta pemerintah membuka alur penggunaan/pertukaran data anak yang sempat ditangkap atau diperiksa.Suara.com ↗
16.51Koordinator Nasional JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) Ubaid Matraji: jika benar anak-anak direkrut dan dibayar ikut kerusuhan, itu jelas eksploitasi anak -- penegak hukum harus mengusut tuntas pihak penunggang/dalang yang merekrut dan membiayai, bukan hanya menindak anak di lapangan. Sekolah dan dinas pendidikan juga tidak seharusnya hanya menjatuhkan sanksi ke anak yang terlibat, melainkan memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan partisipatif keluarga-sekolah-masyarakat.Kompas.com ↗
13.00Polres Metro Bekasi Kota meluncurkan program 'Jaga Pelajar' -- personel polisi berperan sebagai 'Bapak Asuh' di tiap kelas SMK untuk mempererat hubungan pelajar-sekolah-keluarga-polisi agar masalah siswa terdeteksi lebih dini. Kapolres Kombes Putu Kholis Aryana menyoroti hoaks/disinformasi digital yang bisa menggerakkan pelajar tanpa pemahaman utuh, menegaskan anak tidak boleh dimobilisasi, dieksploitasi, atau dijadikan martir dalam aksi massa.Kompas.com ↗

Minggu, 13 Sep · 1 catatan›

23.54Ketua KPAI Aris Adi Leksono: temuan Polda Metro soal eksploitasi anak harus disikapi serius sebagai pelanggaran UU Perlindungan Anak, sejalan dengan hasil pengawasan KPAI sendiri. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan perekrutan biasanya bukan masalah pertama anak -- sering berakar dari persoalan pengasuhan/pengawasan/ekonomi/kebutuhan diakui -- dan pelaku memanfaatkan celah itu lewat pendekatan digital bertahap (bukan langsung ajakan ikut aksi, tapi membangun kedekatan/solidaritas lewat percakapan online, komunitas, dan konten viral) sebelum akhirnya mengarahkan anak ke aksi massa.detikcom ↗

Sabtu, 12 Sep · 2 catatan›

10.05Rita Wulandari: bukti transaksi keuangan menunjukkan perekrutan anak untuk kerusuhan bukan kejadian pertama kali -- polanya berulang. Anak-anak dinilai jadi sasaran karena dianggap kelompok rentan yang mudah diprovokasi, dan tergiur bukan semata nilai uang tapi rasa kebersamaan kelompok sebaya. Penyelidikan berkembang dari 1 nama tersangka menjadi 3, dan berpotensi terus berkembang saat polisi menelusuri aktor intelektual di baliknya.detikcom ↗
06.39Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo (12 Sept) menahan 3 tersangka eksploitasi anak untuk kerusuhan 27 Agustus: berinisial B/F merekrut 53 anak (dijanjikan Rp55 ribu/anak), N (perempuan) merekrut 22 anak (Rp50 ribu/anak), dan P merekrut 8 anak (Rp40 ribu/anak) -- total 83 anak diprovokasi ikut unjuk rasa dengan iming-iming uang, dengan keuntungan pelaku total Rp3.452.500. Anak-anak yang direkrut berhasil diamankan sebelum sempat terlibat kerusuhan. Polisi menjerat ketiganya dengan UU Perlindungan Anak.detikcom ↗

Jumat, 11 Sep · 1 catatan›

15.54Kemhan (Karo Infohan Brigjen Rico Ricardo Sirait) menegaskan program bela negara ini BUKAN hukuman, BUKAN Komponen Cadangan (Komcad), dan BUKAN pendidikan/diklat militer -- totalnya 121 peserta (tidak seluruhnya pelajar yang diamankan saat demo 27 Agustus), berlangsung ~1 bulan di Unhan RI Sentul Bogor, berisi pembinaan karakter/Pancasila/wawasan kebangsaan plus literasi digital, IT, desain grafis, dan edukasi bahaya narkoba/terorisme. Kemhan menyatakan hak menyampaikan pendapat tetap harus dihormati dan program ini bukan sanksi atas demonstrasi.CNN Indonesia ↗

Kamis, 10 Sep · 2 catatan›

17.16Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam keras program ini sebagai pelanggaran HAM dan 'remiliterisasi ruang sipil' -- Amnesty mengklaim menerima laporan kredibel bahwa proses perekrutan sarat intimidasi & pemaksaan, termasuk dugaan ancaman polisi bahwa wajah/nama peserta sudah didata sehingga berisiko jika ikut demo lagi. Amnesty turut mengecam pernyataan dukungan Gubernur Pramono dan mendesak Kemhan, Pemprov DKI, dan Polda Metro Jaya segera menghentikan program diklat militer bagi massa aksi ini.Amnesty International Indonesia ↗
12.00Gubernur DKI Pramono Anung menyambut baik program bela negara ini ('supaya lebih menghargai, menyayangi negaranya sendiri') tapi menegaskan Pemprov DKI tidak terlibat penyelenggaraan -- itu program Kemhan & Polda Metro Jaya. Ia mengoreksi angka: dari 29 pelajar Jakarta yang awalnya diberangkatkan, hanya 27 yang akhirnya mengikuti program. Kepala Disdik DKI Nahdiana turut mengakui belum bisa memastikan apakah seluruh 29 anak itu benar ikut serta dalam aksi demo 27 Agustus.CNN Indonesia ↗

Rabu, 9 Sep · 1 catatan›

20.04Disdik DKI Jakarta mengirim 29 pelajar (12 SMK, 7 SMA, 4 SMP, 4 PKBM, 1 SKB, 1 SD) yang terjaring dalam aksi 27 Agustus ke program Pembekalan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di barak kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor -- ditugaskan Polda Metro Jaya bersama Kementerian Pertahanan menyusul surat Ditres PPA-PPO tertanggal 2 September, sebagai bagian dari 151 peserta total secara nasional. Berangkat 4 September, program berlangsung hingga 14 September termasuk agenda 'LPKASI Stand By Force TNI'; Kepala Disdik DKI Nahdiana menyatakan seluruh peserta telah mendapat persetujuan orang tua.Kompas.com ↗

Selasa, 1 Sep · 1 catatan›

23.10KPAI (Sylvana Maria Apituley, 1 Sept): seluruh anak yang sempat diamankan polisi terkait demo 27 Agustus sudah dipulangkan -- polisi mencatat total 160 anak sempat diamankan; 3 anak terakhir yang masih diperiksa per 28 Agustus malam dipulangkan Sabtu (29/8) dini hari. KPAI mengawal agar penahanan tak lewat 1x24 jam dan anak didampingi Bapas selama pemeriksaan.Media Indonesia ↗

Senin, 31 Agu · 1 catatan›

12.12Menteri PPPA Arifah Fauzi turut menyayangkan pelibatan anak dalam kericuhan, mengutip Pasal 15 UU No. 35/2014: anak tidak boleh dijadikan alat, sasaran, atau bagian dari konflik orang dewasa -- ruang partisipasi anak harus tetap ada, tapi aman, sesuai usia, dan didampingi orang dewasa yang memahami hak anak (merujuk juga PermenPPPA No. 3/2025). Ia menyebut pencegahan ini tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, aparat, dan pemerintah, bukan hanya orang tua.detikcom ↗

Minggu, 30 Agu · 2 catatan›

05.11Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley secara resmi mengecam dugaan eksploitasi anak dalam kerusuhan ini sebagai pelanggaran hak dasar anak menurut UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak) dan UU No. 11/2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) -- ia menegaskan memobilisasi anak dengan agenda politik orang dewasa, termasuk memanfaatkan kerentanan ekonomi orang tua mereka, melanggar hak partisipasi bermakna anak, yang mensyaratkan kesukarelaan dan pemahaman penuh.detikcom ↗
05.11Sylvana memaparkan pola yang ditemukan KPAI dari anak-anak yang diamankan di sekitar Gedung DPR dan Stasiun Palmerah pada Kamis siang/sore: mayoritas pelajar SMK dan SMA, sebagian kecil SMP, dan ada yang putus sekolah -- sebagian anak menyatakan hanya ikut-ikutan, diajak teman, atau sekadar ingin menonton demo, bukan motivasi politik.detikcom ↗

Jumat, 28 Agu · 13 catatan›

21.24Direktur Reserse PPA-TPPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengklarifikasi komposisi angka 152 yang diamankan direktoratnya: 149 di antaranya anak laki-laki dan 3 lainnya perempuan DEWASA -- bukan seluruhnya anak seperti sempat tersirat dari presser sebelumnya. Dari 152 itu, 123 orang tercatat pelajar aktif dan 25 orang putus sekolah; 141 sudah dipulangkan, 5 anak masih menunggu dijemput orang tua, 2 sedang diperiksa, dan ada penyerahan baru yang masih didalami.ANTARA ↗
21.24Rita menyebut 5 anak telah ditetapkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan diterbitkan Laporan Polisi setelah ditemukan bukti niat dan persiapan aksi berbahaya -- polisi menyita barang bukti dari mereka berupa bahan bakar bensin yang telah dicampur buah bintaro kering, campuran yang menurut Rita dirancang siap dibakar dan dilemparkan ke tengah kerumunan massa, serta alat bukti penyerangan lainnya.ANTARA ↗
21.24Penanganan kelima ABH tersebut dijalankan lintas instansi bersama Ditreskrimum, Kementerian Sosial, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, dan Bapas Kemenkumham, mengacu UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -- setiap anak didampingi pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan yang menyusun Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan.ANTARA ↗
19.56Iman mengatakan 25 dari anak yang diamankan sudah putus sekolah sebelumnya, dan polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait -- termasuk Dinas Pendidikan -- untuk membantu mereka kembali memperoleh akses pendidikan; Kabid Humas Budi Hermanto menambahkan keluarga dan lingkungan pendidikan berperan penting menjaga aktivitas dan pergaulan anak.detikcom ↗
19.56Direktur PPA/PPO Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo menyatakan dari sekitar 152 anak yang sempat diamankan (149 laki-laki, 3 perempuan), 141 di antaranya sudah dipulangkan; lima anak masih menunggu dijemput orang tua, dua baru diperiksa, dan ada penyerahan baru yang masih didalami -- pembaruan atas presser sebelumnya yang menyebut belum ada anak yang dipulangkan.detikcom ↗
19.00Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyatakan penyidik kini mendalami pihak-pihak yang menggunakan, memanfaatkan, atau mengeksploitasi anak-anak untuk kegiatan melawan hukum dalam kericuhan tersebut -- langsung merespons keluhan berulang KPAI -- dan menyebut hal itu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak soal pelibatan dan eksploitasi anak.detikcom ↗
18.01Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto merilis angka resmi Jumat: dari 322 orang yang diamankan usai aksi 27 Agustus, 160 di antaranya adalah anak berusia 12-19 tahun yang ditangani Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya -- angka pertama yang mengukur skala keterlibatan anak yang dilaporkan berulang oleh KPAI, dan seluruhnya masih menjalani pemeriksaan, belum ada yang dipulangkan.detikcom ↗
13.18KPAI mendesak Polri konsisten menerapkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi anak yang ditangkap dalam aksi 27 Agustus: memisahkan anak dari orang dewasa saat pengendalian massa, mengutamakan keadilan restoratif dan diversi sejak penyidikan, memaksimalkan penyidik anak bersertifikasi, dan menjadikan penahanan upaya terakhir yang sesingkat mungkin.ANTARA ↗
13.18Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley menyampaikan sebagian anak yang diamankan mengaku belum makan sejak diamankan sore hingga malam, sebagian mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, dan ponselnya disita polisi sehingga sulit menghubungi orang tua; satu ibu dari anak yang diperiksa mengaku dilarang mendampingi anaknya.ANTARA ↗
13.18Sylvana menyebut anak-anak yang diamankan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak ditemani pendamping, kecuali anak-anak di Direktorat PPA-PPO yang didampingi 8 pekerja sosial dari Kementerian Sosial setelah diminta pihak direktorat; KPAI juga mendesak polisi mengusut tuntas aktor yang memobilisasi anak, termasuk jika ditemukan bukti pemberian imbalan uang.ANTARA ↗
12.47Anggota KPAI Sylvana Maria Apituley mengecam eksploitasi anak dalam aksi massa di Jakarta Kamis (27/8), menyebutnya pelanggaran hak dasar anak yang dilindungi konstitusi, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.ANTARA ↗
12.47Sylvana menegaskan memobilisasi anak untuk agenda politik orang dewasa -- khususnya dengan menyalahgunakan kerentanan anak, termasuk kerentanan ekonomi orang tuanya -- melanggar hak anak untuk berpartisipasi secara bermakna, yang mensyaratkan kesukarelaan dan pemahaman penuh atas substansi yang disampaikan.ANTARA ↗
12.47KPAI menemukan pola berulang keterlibatan anak dalam demo 27 Agustus: mayoritas pelajar SMK dan SMA, sebagian kecil SMP, dan ada yang putus sekolah -- sebagian mengaku hanya ikut-ikutan, diajak teman, atau ingin menonton -- diamankan polisi di area dekat Gedung DPR dan Stasiun Palmerah, Jakarta Selatan, pada Kamis siang hingga sore.ANTARA ↗

Sumber asli, urut kedatangan

kantor berita — media lain mengutip dari sini

Media Indonesia

kemiripan kata — kemungkinan satu naskah yang beredar

+ 2 sumber asli lagi

Amnesty International Indonesia

Sejak 11 Sep, 11.31, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

22 tautan pemberitaan · 7 menambah informasi ›

Pernyataan