KBPBI: 50.000 buruh gelar aksi di 30 daerah tolak draft RUU Ketenagakerjaan

Sudah sepi · hari ke-35 · 4 sumber asli · 4 informasi baru

9 Sep 15.479 Sep 18.37

Sekarang

KSPSI: rencana pemusatan aksi buruh di Jakarta dibatalkan usai info penyusupan; aksi kini mulai dari kantor DPRD daerah masing-masing, imbau tak anarkis.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Rabu, 9 Sep · 8 catatan

19.51Kompas.com (Money): Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengumumkan rencana memusatkan aksi 50.000 buruh di Jakarta dibatalkan, karena informasi adanya potensi penyusupan yang dikhawatirkan memicu kerusuhan -- serikat buruh dalam KBPBI, termasuk KSPSI, akan menggelar aksi awal di kantor DPRD wilayah masing-masing terlebih dahulu, dan ia meminta seluruh buruh menaati hukum, tertib, dan tidak melakukan tindakan perusakan.Kompas.com ↗
18.37ANTARA melaporkan aksi 10 September akan digelar di sedikitnya 14 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah), tidak dipusatkan di Gedung DPR RI melainkan lebih banyak dilakukan di daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung akhir Oktober 2026, sementara Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea meminta buruh yang beraksi menaati aturan hukum, tertib, dan tidak melakukan tindakan perusakan.ANTARA ↗
18.30Kompas.com merinci 11 tuntutan lengkap buruh untuk aksi 10 September, disampaikan Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman: UU Ketenagakerjaan pro-buruh; hentikan eksploitasi outsourcing/kontrak/penyalahgunaan pemagangan; hapus sistem koefisien upah tak jelas; jamin dan lindungi pekerja platform (termasuk pekerja media dan ojol) serta pekerja terdampak transisi iklim; jamin hak pesangon; perkuat serikat pekerja; jadikan K3 dan kesejahteraan pekerja tujuan utama pembangunan; sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar; lindungi buruh perempuan termasuk hak cuti haid tanpa surat dokter; buka kesempatan kerja bagi disabilitas dan pekerja rentan; jalankan program upskilling-reskilling buruh.Kompas.com ↗
17.40Kompas.com melaporkan di Jakarta aksi menyasar Kantor Balai Kota dan DPRD DKI (bukan langsung Gedung DPR/MPR RI); KBPBI menyebut ada 49 pasal draf RUU yang dinilai belum berpihak ke buruh, 14 di antaranya jadi fokus utama, dan berencana mendirikan posko di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai eskalasi bila aksi 10 September tidak mendapat respons.Kompas.com ↗
17.31detikcom melaporkan Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyebut draf RUU dinilai bermasalah hingga 70 persen; aksi akan dimulai dari kawasan pabrik, melintasi jalan-jalan kota, menuju kantor DPRD/bupati/gubernur. Ketua Umum Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin menyebut aksi 10 September sebagai bentuk solidaritas dan partisipasi anggota se-Indonesia, dengan anggota daerah juga ditugaskan mengumpulkan surat rekomendasi dukungan dari gubernur/wali kota/bupati/ketua DPRD setempat.detikNews ↗
17.00Sekjen GASBI Emilia Yanti Siahaan menambahkan bahwa sesuai rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK), paling lambat 31 Oktober 2026 harus sudah ada UU Ketenagakerjaan baru yang berdiri sendiri menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Omnibus Law Cipta Kerja -- aksi 10 September adalah awalan hingga masa sidang paripurna akhir Oktober, dan koordinator lapangan KBPBI Sunarno menyebut aksi akan terus bergulir, dengan kemungkinan pemogokan umum, bila substansi RUU tak membaik.Lampumerahnews ↗

+ 2 lagi

Sumber asli, urut kedatangan

kantor berita — media lain mengutip dari sini

menambah

Sejak 9 Sep, 18.37, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

8 tautan pemberitaan · 4 menambah informasi ›

Pernyataan · Terjadwal

‹ kembali