Memuat catatan…

‹ kembali

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

Sudah sepi · hari ke-27 · 2 sumber asli · 2 informasi baru

17 Sep 10.5321 Sep 13.47

Sekarang

DPR resmi sahkan RUU Reforma Agraria jadi UU dalam Rapat Paripurna ke-6, Selasa (22/9), kuorum 292 dari 577 anggota.

Kronologi

jam = waktu berita terbit

Selasa, 22 Sep · 3 catatan

11.13Anggota Baleg DPR Jazuli Juwaini (Fraksi PKS) menyatakan RUU Pengaturan Reforma Agraria harus menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil termasuk penindakan mafia tanah, tanpa mengkriminalisasi masyarakat kecil yang memperjuangkan hak atas tanah; ia meminta sanksi pencabutan hak atas tanah mempertimbangkan kondisi penerima manfaat -- sakit, kekeringan, bencana alam, atau gagal panen -- dan didahului bantuan modal serta pendampingan, bukan langsung dijatuhkan.ANTARA ↗
10.40Dalam rapat paripurna tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan persetujuan fraksi-fraksi dan seluruh peserta rapat menyatakan setuju, sehingga DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang, Selasa (22/9).detikcom ↗
10.23DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Selasa (22/9), dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad; menurut Sekretariat Jenderal DPR RI, 195 anggota menandatangani daftar hadir dan 97 orang izin, sehingga kuorum 292 dari 577 anggota tercapai dan dihadiri seluruh fraksi.detikcom ↗

Senin, 21 Sep · 10 catatan›

16.44detikcom: anggota Baleg DPR RI Nyoman Parta menekankan perlunya pembatasan penguasaan lahan oleh korporasi, terutama di wilayah dengan karakteristik khusus, dalam pandangan fraksi atas RUU Pengaturan Reforma Agraria.detikcom ↗
16.44detikcom: Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria memberikan formula yang lebih jelas agar penyelesaian konflik agraria dapat berjalan lebih cepat, disampaikan dalam rapat pengambilan keputusan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.detikcom ↗
15.57Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri: Pasal 11 RUU mengatur Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden -- setara kementerian -- tanpa mencantumkan nomenklatur, yang diserahkan ke Peraturan Presiden; Perpres pembentukan lembaga itu wajib terbit paling lambat setahun setelah RUU disahkan menjadi undang-undang.detikcom ↗
15.43RUU tersebut disetujui bulat oleh delapan fraksi DPR dalam rapat pleno Baleg, termasuk PDIP sebagai satu-satunya fraksi partai yang berada di luar pemerintahan; substansi RUU turut memuat ketentuan pidana, selain lembaga pengawas, penyelesaian konflik, penataan, dan pendanaan.CNN Indonesia ↗
13.47Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan melaporkan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) resmi diubah menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Pasal 1 angka 4 RUU Pengaturan Reforma Agraria, disampaikan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI, Senin (21/9).SINDOnews ↗
13.16Baleg DPR RI resmi menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria -- 14 bab, 53 pasal -- dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang, setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.ANTARA ↗
13.16Substansi RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disetujui Baleg DPR mencakup pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dewan pengawas untuk transparansi dan akuntabilitas, penataan dan pembatasan penguasaan tanah untuk mencegah konsentrasi lahan, serta redistribusi tanah bagi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.ANTARA ↗
12.29Ketua Panja Ahmad Iman Sukri: dari 596 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, hasil pembahasan terdiri atas 164 DIM tetap, 54 DIM perubahan redaksi, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM dihapus, 3 DIM penambahan substansi, 20 DIM penambahan pasal/ayat/huruf, dan 3 DIM reposisi/perubahan substansi-redaksi -- rapat panja membahasnya intensif 17-21 September 2026.ANTARA ↗
12.04Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyusul hadir di rapat pleno pengambilan keputusan pukul 11.24 WIB, dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad; Ketua Panja Iman Sukri menjelaskan substansi perubahan RUU sebelum kesempatan pendapat akhir mini diberikan berurutan kepada fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.detikcom ↗
11.55Rapat panja RUU Pengaturan Reforma Agraria berlangsung hingga pukul 11.20 WIB, Senin (21/9), dilanjutkan rapat pleno pengambilan keputusan di Badan Legislasi DPR; RUU ini sebelumnya disetujui menjadi RUU usul DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (8/9), setelah delapan fraksi menyampaikan pendapatnya secara tertulis.ANTARA ↗

Sabtu, 19 Sep · 1 catatan›

14.19ANTARA: Anggota Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Baleg DPR Azis Subekti mendorong agar RUU tersebut memperkuat kapasitas produksi dan ekonomi masyarakat, bukan sekadar membagikan tanah -- ia mengusulkan reforma aset disatukan dengan reforma akses (pembiayaan, teknologi, irigasi, sarana produksi, pendampingan, kelembagaan usaha, pasar) serta basis data terpadu lintas sektor (pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, perpajakan) untuk membenahi struktur penguasaan tanah dan menyelesaikan konflik agraria.ANTARA ↗

Jumat, 18 Sep · 5 catatan›

18.32ANTARA: Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta Baleg DPR tidak mengatur nomenklatur badan yang direncanakan bernama Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) langsung di RUU Pengaturan Reforma Agraria -- Presiden Prabowo ingin bebas menamakan badan itu sendiri, dan Sekretariat Negara telah mengirim surat ke seluruh kementerian/lembaga agar nomenklatur badan tak diatur dalam undang-undang, melainkan urusan Presiden.ANTARA ↗
18.32ANTARA: Ketua Baleg DPR Bob Hasan tetap menyarankan RUU mengatur kedudukan badan itu setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, lengkap tugas dan fungsinya, tanpa menetapkan nomenklaturnya -- struktur organisasi detailnya baru diatur lewat peraturan presiden.ANTARA ↗
17.37detikcom: perdebatan nomenklatur dipicu Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan, yang menyoroti Pasal 11 RUU tidak mencantumkan nama badan secara jelas dan mempertanyakan mengapa nomenklatur (BRAN) mesti menunggu peraturan presiden padahal DPR yang membuat undang-undang; Wakil Ketua Baleg lainnya, Iman Sukri, menjelaskan penamaan itu rencananya diatur lewat perpres pemerintah.detikcom ↗
17.37detikcom: Anggota Baleg dari Fraksi Golkar Ahmad Irawan menilai nomenklatur bukan persoalan signifikan dibanding kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan badan -- ia berceletuk "BRAN atau Gibran, Pak?" yang ditanggapi Ketua Baleg Bob Hasan; Irawan menyebut soal nama itu sudah sempat disepakati dalam rapat Kamis (17/9) dan mengusulkan pembahasan dilanjutkan ke hal-hal lain.detikcom ↗
15.14Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri memimpin rapat panja Jumat (18/9) bersama pemerintah -- dihadiri Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan -- melanjutkan pembahasan DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria dari nomor 286 (rapat panja Kamis 17/9 sudah membahas sampai DIM nomor 286); rapat Jumat direncanakan berlangsung sampai pukul 17.00 WIB.detikcom ↗

Kamis, 17 Sep · 2 catatan›

10.53Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 September 2026; Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU tersebut ditargetkan rampung sebelum rapat kerja pleno pengambilan keputusan pada Senin (21/9), dan akan dikebut hingga akhir pekan (Jumat-Sabtu, 18-19/9) apabila belum selesai, disampaikan saat Rapat Kerja Baleg DPR, Rabu (16/9).CNN Indonesia ↗
10.53Bob Hasan menjelaskan RUU Reforma Agraria tidak menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), melainkan melandasi persoalan agraria yang belum terselesaikan lewat ketentuan yang ada, termasuk yang bersinggungan dengan sektor kehutanan di luar cakupan UUPA.CNN Indonesia ↗

Sumber asli, urut kedatangan

kantor berita — media lain mengutip dari sini

Sejak 21 Sep, 13.47, tidak ada sumber asli baru yang kami temukan.

21 tautan pemberitaan · 2 menambah informasi ›

Pernyataan